FP UNS (0271) 637457

Home » Info » Audiensi BEMFP UNS ke Dinas Perdagangan Kota Surakarta

Audiensi BEMFP UNS ke Dinas Perdagangan Kota Surakarta

Audiensi di dinas perdagangan surakarta

 

Notulensi Audiensi BEM FP UNS ke Dinas Perdagangan Kota Surakarta

Audiensi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Agustus 2017 di Kantor Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Audiensi dilakukan untuk membahas permasalahan mengenai perdagangan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengurus BEM FP UNS, Bapak Subagyo selaku Kepala Dinas Perdagangan, Ibu Kristin selaku Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat, dan Bapak Dwi Atmolo.

Dinas Perdagangan merupakan lembaga Pemerintah yang memantau dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, mengatur ukuran dalam perdagangan (meteorologi), menyediakan sarana dan prasarana pasar tradisional, mengatur pertumbuhan pasar modern, membina Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengatur ketersediaan barang serta mengendalikan harga barang. Oleh karena itu peran Dinas Perdagangan Kota Surakarta menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah kelangkaan barang yang terjadi di Kota Surakarta.

Beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan beberapa barang yang menyebabkan harga barang-barang tersebut meningkat tajam. Pada bulan Januari harga cabai meningkat tajam hingga mencapai harga Rp 120.000. Bawang putih mengalami kenaikan 70-90% pada bulan Juni yang lalu. Disusul gas LPG yang mengalami kelangkaan di kalangan masyarakat, dan baru-baru ini garam yang mengalami kenaikan hingga 100%. Kenaikan-kenaikan harga barang-barang tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga pasar sehingga Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan berkewajiban untuk mengendalikan harga dan menindak apabila ada pelanggaran yang terjadi.

Menurut Bapak Subagyo selaku kepala Dinas Perdagangan peningkatan harga barang yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu produksi yang menurun, distribusi terhambat, permainan oknum-oknum yang rakus dan tidak ada ketegasan dari pemerintah. Produksi yang menurun menyebabkan barang yang tersedia berkurang sehingga terjadi kenaikan harga. Hal tersebut terjadi pada beberapa barang seperti cabai dan garam. Distribusi menjadi faktor penting dalam penyediaan barang. Terhambatnya distribusi membuat barang-barang yang harusnya dapat tersedia menjadi tertahan dan terjadi kelangkaan. Permainan beberapa oknum yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat juga tidak dapat dipungkiri dalam hal ini. Terbukti dari tertangkapnya 2 oknum juragan yang menimbun cabai saat cabai sedang mengalami kenaikan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menyebar cabai ke berbagai tempat sehingga penimbunan tidak mudah terdeteksi. Akibat hal tersebut 2 oknum juragan itu dikenakan hukuman oleh pihak yang berwenang. Ketegasan pemerintah dalam mengendalikan harga juga dinilai masih rendah dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maraknya kasus suap yang terjadi di kalangan pemerintahan menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia yang katanya negara hukum patut dipertanyakan. Untuk beberapa kasus kelangkaan seperti LPG di Kota Surakarta disebabkan karena kuota LPG untuk Kota Surakarta mengalami penurunan. Hal ini disikapi pemerintah dengan membatasi pembelian tabung LPG maksimal satu orang satu.

Sesi diskusi antara Dinas Perdagangan dan pengurus BEM FP UNS juga digelar dalam audiensi tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh Gilang Ridho Ananda selaku Presiden BEM FP UNS yaitu gagasan apa yang dimiliki pemerintah sebagai pengatur harga untuk membuat kesejahteraan petani meningkat, mengingat nilai tukar pertanian tidak setinggi nilai perdagangan yang salah satunya disebabkan karena panjangnya rantai distribusi. Jawabannya adalah dengan cara membuat katup produksi stabil sehingga dapat menciptakan stabilitas harga. Hal ini dilakukan dengan cara membeli produk petani dan menyimpannya. Dalam hal ini lembaga yang berperan adalah BULOG. Namun barang yang dikendalikan harganya baru beras, minyak dan gula. Selain itu pemerintah juga menetapkan standar harga jual untuk beberapa komoditas.

Pertanyaan kedua diajukan oleh Ardi Wardianto selaku Menteri Luar Negeri BEM FP UNS yaitu tentang bagaimana cara memutus rantai pasok, keefektifan pasar murah dan cara mengatasi masyarakat yang lebih berminat dengan pasar modern. Pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan hanya untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa keefektifan pasar murah hanya untuk mengatasi permasalahan sesaat. Sedangkan keresahan tentang masyarakat yang lebih berminat terhadap pasar modern pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Toko Modern dan Pusat Perdagangan. Menurut Kepala Dinas Surakarta setiap pasar memiliki segmennya masing-masing. Seperti halnya pasar modern yang ditujukan untuk wisatawan yang sedang berkunjung ke Kota Surakarta. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 juga diatur tentang ketentuan pembangunan pasar modern yang harus memperhatikan jarak antar pasar, jenis barang yang dijual, waktu operasi, selisih harga, kemitraan dengan UMKM sekitar dan juga kemitraan dengan warga sekitar yang dijadikan pekerja dalam pasar modern tersebut. Hingga saat ini tercatat jumlah toko modern sebanyak 11 buah dan minimarket sebanyak 110 buah.

Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Julian selaku staf Divisi Kajian dan Strategi tentang apakah kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah adalah solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kepala Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa impor yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah untuk mengatasi masalah sesaat sehingga keefektifannya hanya bersifat sementara. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keputusan impor bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Namun di sisi lain Indonesia juga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sehingga perlu adanya usaha yang dilakukan oleh setiap segmen masyarakat untuk dapat mewujudkan Indonesia yang BERDIKARI.

 

————————————-
BEM FP UNS 2017
Kabinet Kolaborasi Perjuangan
#AyoKolaborasi
_____________
Line : @pak0071n
Fb : Bem Fp Uns
Ig : @bemfpuns
Twitter : @bemfpuns
Email : email.bemfpuns@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *